JAKARTA - Menjelang penutupan tahun anggaran 2025, kinerja penerimaan negara kembali menjadi sorotan. Sektor energi dan sumber daya mineral menunjukkan perannya sebagai penopang utama kas negara di tengah dinamika ekonomi global.
Pemerintah mencatat bahwa sektor ini masih memberikan kontribusi signifikan melalui penerimaan negara bukan pajak. Realisasi yang tercapai hingga pertengahan Desember menjadi indikator penting bagi capaian akhir tahun.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat realisasi PNBP sektor ESDM mencapai Rp228,05 triliun per 18 Desember 2025. Angka tersebut setara dengan 89,08 persen dari target tahun ini sebesar Rp256 triliun.
Capaian ini memperlihatkan konsistensi sektor ESDM dalam menopang pendapatan negara. Meski belum mencapai 100 persen, tren realisasi dinilai masih berada di jalur yang positif.
Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Gita Lestari menyampaikan optimisme atas capaian tersebut. Menurutnya, target PNBP tahun ini masih sangat mungkin tercapai.
“Dengan realisasi saat ini sebesar Rp228,05 triliun, insyaallah target PNBP sektor ESDM tahun 2025 sekitar Rp256 triliun dapat tercapai,” ujar Gita melalui keterangan resminya pada Jumat, 19 Desember 2025.
Pernyataan tersebut mencerminkan keyakinan pemerintah terhadap kinerja sektor energi dan mineral. Optimisme ini didukung oleh tren realisasi yang terus meningkat menjelang akhir tahun.
Gita menilai bahwa capaian tersebut tidak terjadi secara kebetulan. Ada kerja kolektif berbagai pemangku kepentingan yang menjaga keberlangsungan sektor ESDM.
Sinergi dan Tata Kelola Dorong Penerimaan Negara
Menurut Gita, realisasi PNBP sektor ESDM dapat tercapai berkat sinergi yang kuat antara pemerintah dan pelaku usaha. Iklim investasi yang kondusif menjadi faktor penting dalam menjaga kinerja sektor ini.
Selain itu, pengelolaan sumber daya alam yang akuntabel turut berperan besar. Prinsip tata kelola yang baik dinilai mampu menjaga keberlanjutan penerimaan negara.
Gita menegaskan bahwa sektor ESDM masih menjadi salah satu tulang punggung penerimaan negara. Kontribusi ini mencerminkan pentingnya sektor energi dan mineral dalam struktur APBN.
Pemerintah terus berupaya memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam memberikan manfaat optimal. Hal ini dilakukan tanpa mengabaikan prinsip keberlanjutan dan kepentingan publik.
Dalam perinciannya, subsektor sumber daya alam mineral dan batu bara menjadi penyumbang terbesar PNBP. Realisasi dari subsektor ini mencapai Rp124,63 triliun.
Angka tersebut menunjukkan dominasi sektor minerba dalam penerimaan negara. Aktivitas pertambangan masih menjadi motor utama PNBP ESDM.
Subsektor minyak dan gas bumi juga memberikan kontribusi signifikan. Hingga 18 Desember 2025, realisasi PNBP migas tercatat sebesar Rp91,82 triliun.
Kontribusi migas tetap stabil meski menghadapi tantangan fluktuasi harga global. Pemerintah terus menjaga produksi dan pengelolaan sektor ini agar tetap optimal.
Selain minerba dan migas, sektor panas bumi turut menyumbang penerimaan negara. Realisasi PNBP dari panas bumi mencapai Rp2,45 triliun.
Meski nilainya relatif lebih kecil, sektor ini dinilai strategis. Panas bumi menjadi bagian penting dari transisi energi nasional.
Sementara itu, iuran badan usaha dan layanan jasa teknis lainnya memberikan tambahan penerimaan. Nilai realisasi dari pos ini mencapai Rp9,15 triliun.
Kontribusi tersebut melengkapi struktur PNBP sektor ESDM secara keseluruhan. Setiap subsektor memiliki peran masing-masing dalam menopang kas negara.
“Pencapaian ini merupakan hasil sinergi yang kuat dalam menjaga tata kelola sumber daya alam agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat,” ujar Gita.
Pernyataan ini menegaskan orientasi kebijakan ESDM yang tidak semata mengejar penerimaan. Aspek kesejahteraan rakyat tetap menjadi tujuan utama.
Mekanisme Pencatatan dan Peran Kementerian
Gita juga menjelaskan bahwa pencatatan PNBP sektor ESDM dilakukan oleh dua kementerian. Pembagian ini mengikuti mekanisme penganggaran dan pencatatan dalam APBN.
Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan memiliki peran masing-masing dalam proses tersebut. Mekanisme ini bertujuan menjaga akurasi dan akuntabilitas data.
Pada catatan internal Kementerian ESDM, realisasi PNBP yang menjadi tanggung jawab teknis telah melampaui target. Nilainya mencapai Rp130,71 triliun atau sekitar 102,57 persen.
Capaian tersebut menunjukkan kinerja optimal dari unit-unit teknis di lingkungan Kementerian ESDM. Target yang ditetapkan bahkan berhasil terlampaui sebelum akhir tahun.
“Pada catatan internal Kementerian ESDM, realisasi PNBP yang menjadi tanggung jawab teknis kami telah melampaui target dengan mencapai Rp130,71 triliun atau sekitar 102,57%,” jelas Gita.
Ia menambahkan bahwa pencapaian ini merupakan hasil dari pengawasan dan pengelolaan yang konsisten. Evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan target tercapai.
Sementara itu, sebagian penerimaan lainnya dicatat pada akun Kementerian Keuangan. Penerimaan ini mencakup sebagian besar sektor migas dan panas bumi.
Dalam pencatatan Kementerian Keuangan, realisasi PNBP sektor ESDM mencapai Rp97,3 triliun. Angka ini melengkapi total penerimaan yang telah dicapai.
Pembagian pencatatan tersebut mencerminkan sistem fiskal yang terintegrasi. Setiap kementerian menjalankan perannya sesuai kewenangan yang ditetapkan.
Dengan mekanisme ini, pemerintah dapat memantau kinerja penerimaan secara lebih detail. Transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip utama dalam pengelolaan PNBP.
Optimisme Menyongsong Akhir Tahun Anggaran
Menjelang akhir 2025, pemerintah tetap optimistis target PNBP sektor ESDM akan tercapai. Sisa waktu yang ada dinilai masih cukup untuk mengejar kekurangan.
Aktivitas produksi dan penagihan PNBP terus dioptimalkan. Pemerintah memastikan tidak ada potensi penerimaan yang terlewat.
Kinerja positif sektor ESDM juga diharapkan berkontribusi terhadap stabilitas fiskal nasional. PNBP menjadi salah satu sumber penting dalam pembiayaan pembangunan.
Selain itu, capaian ini memberi ruang fiskal bagi pemerintah. Dana yang terkumpul dapat digunakan untuk mendukung berbagai program prioritas.
Pemerintah menilai bahwa sektor ESDM masih memiliki potensi besar. Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam terus menjadi fokus kebijakan.
Namun demikian, pemerintah juga menyadari pentingnya menjaga keseimbangan. Penerimaan negara harus sejalan dengan keberlanjutan lingkungan dan sosial.
Ke depan, sinergi antar pemangku kepentingan akan terus diperkuat. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan.
Dengan capaian hingga Rp228,05 triliun, sektor ESDM kembali membuktikan perannya. Sektor ini tetap menjadi fondasi penting bagi perekonomian nasional.
Pemerintah berharap tren positif ini dapat dipertahankan. Konsistensi kinerja menjadi modal utama dalam menghadapi tantangan tahun-tahun mendatang.
Melalui tata kelola yang baik dan kebijakan yang terukur, sektor ESDM diharapkan terus memberikan kontribusi optimal. Penerimaan negara yang kuat menjadi landasan bagi pembangunan berkelanjutan Indonesia.