JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.70/2025 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Keuangan tahun 2025–2029. Renstra ini selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,3% pada 2025.
PMK Renstra Kemenkeu ditandatangani Purbaya pada 10 Oktober 2025, sekitar sebulan setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Dokumen ini menjadi pedoman penyusunan renstra unit eselon I dan unit organisasi non-eselon yang bertanggung jawab langsung kepada Menkeu.
“Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi salinan PMK tersebut, dikutip Kamis, 6 November 2025. Renstra ini menetapkan arah strategis Kemenkeu selama lima tahun mendatang untuk mendukung pembangunan nasional.
Lima Sasaran Pembangunan Nasional
Renstra Kemenkeu 2025-2029 mencantumkan lima sasaran utama pembangunan nasional. Pertama, meningkatkan pendapatan per kapita untuk mendekati negara maju, kedua, meningkatkan kepemimpinan dan pengaruh di kancah internasional.
Ketiga, menurunkan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan, keempat, meningkatkan daya saing sumber daya manusia, dan kelima, menurunkan intensitas emisi gas rumah kaca menuju net zero emission. Sasaran tersebut menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan dalam lima tahun mendatang.
Keberhasilan sasaran pembangunan diukur melalui indikator ekonomi, seperti peningkatan PDB per kapita. Berdasarkan data World Economic Outlook IMF, PDB per kapita Indonesia sekitar US$5.000, sementara negara maju mencapai hampir US$62.000.
Target Ekonomi dan PDB Sektor Strategis
Purbaya menetapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,3% pada 2025, dengan target 8% pada akhir pemerintahan 2029. GNI per kapita ditargetkan meningkat dari US$4.870 pada 2023 menjadi US$5.410 pada 2025, dan mencapai US$8.000 pada 2029.
Selain itu, kontribusi sektor maritim ditargetkan naik dari 7,9% pada 2022 menjadi 8,1% pada 2025 dan 9,1% pada 2029. Sektor manufaktur juga diharapkan meningkat dari 18,67% pada 2023 menjadi 20,8% pada 2025 dan 21,9% pada 2029, menunjukkan fokus pemerintah pada industrialisasi dan hilirisasi.
Target lain termasuk peningkatan peringkat Indonesia di Global Power Index, dari posisi 34 pada 2023 menjadi 33 pada 2025 dan 29 pada 2029. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional.
Indikator Sosial dan Lingkungan Hidup
Pemerintah juga menargetkan pengurangan kemiskinan dari 9,03% pada Maret 2024 menjadi 7–8% pada 2025. Kemiskinan ekstrem ditargetkan turun dari 2,15% PPP menjadi kurang dari 0,5% pada 2026, seiring upaya perlindungan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Rasio gini juga diharapkan menurun dari 0,379 pada Maret 2024 menjadi 0,378–0,382 pada 2025 dan 0,372–0,375 pada 2029. Sementara itu, kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Kawasan Timur Indonesia meningkat dari 20,9% pada 2023 menjadi 21,4% pada 2025 dan 22,4% pada 2029, untuk mendorong pemerataan pembangunan.
Daya saing sumber daya manusia akan ditingkatkan melalui Indeks Modal Manusia (IMM), dari 0,54 pada 2020 menjadi 0,56 pada 2025 dan 0,59 pada 2029. Intensitas emisi gas rumah kaca juga ditargetkan menurun dari 34,09% pada 2022 menjadi 35,53% pada 2025 dan 45,17% pada 2029, mendukung ekonomi hijau dan lingkungan berkelanjutan.
Indeks kualitas lingkungan hidup juga meningkat, dari 72,54 pada 2023 menjadi 76,49 pada 2025 dan 77,20 pada 2029. Target ini menunjukkan integrasi pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan sebagai prioritas Renstra Kemenkeu.
Strategi Capai Pertumbuhan 8%
Terdapat delapan strategi utama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8% pada 2029. Strategi tersebut meliputi peningkatan produktivitas pertanian menuju swasembada pangan, industrialisasi dan hilirisasi, serta pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
Strategi lainnya adalah ekonomi biru dan ekonomi hijau, pengembangan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, transformasi digital, peningkatan investasi, dan belanja negara untuk produktivitas. Kemenkeu sebagai pengelola fiskal akan mendukung optimalisasi penerimaan negara melalui intensifikasi perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak.
Dengan Renstra ini, pemerintah menegaskan komitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Strategi yang terencana diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat posisi Indonesia di kancah global.